11/9 dan Perang Besar Ketiga
Oleh Peni Hanggarini MA
Penulis Adalah Pengajar Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta
Peristiwa 11 September 2001 alias serangan teroris terhadap dua bangunan bergengsi
di Amerika Serikat, yakni menara kembar World Trade Centre, New York dan Markas
Angkatan Bersenjata AS Pentagon, Washington DC, telah satu tahun berlalu. Namun,
peristiwa tersebut hingga kini mampu memberikan wacana besar bagi hubungan
internasional, termasuk bagi pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.
Bersama begara-negara ASEAN. Indonesia telah sepakat berjuang melawan terorisme
berkat berbagai bentuk tindakan kejahatan lintas negara lainnya.
Kekhawatiran akan terjadinya “perang besar ketiga” di dunia berkaitan dengan peristiwa
Perang Dunia I dan II juga muncul pada saat itu. Peristiwa 911 seolah menjadi isyarat
bagi tahapan awal bagi pecahnya Perang dunia III. Terlebih,banyak kalangan yang
mencoba mengaitkannya dengan perikan ramalan Nostradamus (1654) yang tiba-tiba
menjadi perbincangan menarik terutama di jalur internet. Isinya menyatakan bahwa “In
the city of God there will be a great thunder. Two brothers torn apart by Chaos, while
the fortress endures, the great leader will surcumb. The third big war will begin when
the big city is burning”.
Peristiwa hancurnya WTC di negara besar (in the City of God) seperti AS oleh aksi
terorisme ( a great thunder) tersebut seolah mengisyaratkan ramalan ini mendekati
kenyataan. Tapi meski AS masih gencar hingga saat ini memburu Osama bin Ladin,
sang teroris tertuduh, dengan menggalang kekuatan dunia internasional untuk
berperang melawan terorisme, perang besar ketiga yang melibatkan seluruh dunia
internasional tak terwujud atau barangkali masih tertunda.
Berdasarkan perbandingan atas penyebab Perang Dunia I dan II, Tragedi 911
tampaknya (baca semoga) tidak akan sampai berujung kepada Perang Dunia III.
Tragedi tersebut lebih pantas dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan lintas negara
(international organized crime) yang dilakukan oleh aktor nonnegara, namun mampu
berbuah kerugian yang masih terutama korban jiwa yang diperkirakan melebihi jumlah
korban pada saat Pearl Harbour.
Faktor perbandingan pertama terlihat pada kecenderungan yang berbeda atas pemicu
atau pelaku (aktor) meletusnya perang besar serta peranan dari sistem aliansi. Dalam
Perang Dunia I dan II, keberadaan aktor negara sangatlah didukung oleh kuat dan
kompleksnya sistem aliansi antarmereka. Pecahnya Perang Dunia I pada mulanya
bermuara dari konflik yang tergolong kecil, namun perang yang melibatkan negaranegara
besar akhirnya terjadi.
Konflik berawal dari terbunuhnya pewaris takhta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand,
oleh seorang nasionalis Serbia yang mengharapkan kemerdekaan dari Austria (1914).
Konflik melebar menjadi perang besar karena hubungan antarnegara saat itu didukung
oleh adanya sistem aliansi yang dipandang cukup kompleks.
Dalam konflik Austria-Hungaria dan Serbia itu, Jerman menjalin persekutuan dengan
Austria-Hungaria, sementara Rusia bersekutu dengan Prancis dan Inggris. Alhasil,
konflik Austria-Hungaria dan Serbia menjadi kian pelik akibat adanya sistem aliansi
yang tercipta tersebut. Sedangkan, meletusnya Perang Dunia II, antara lain,
diakibatkan oleh kondisi-kondisi pasca Perang Dunia I yang berdampak bagi kehancuran
sistem perekonomian internasional serta meningkatnya ekspansionisme Jerman, Italia,
dan Jepang.
Sementara itu, dalam peristiwa 911, sejauh ini belum ditemukan atau terlihat peranan
utama aktor negara yang mendalangi terorisme. Aktor utama serangan terorisme
tersebut hampir dipastikan didalangi oleh kelompok teroris alias nonnegara yang
terogranisasi. Lebih jauh, tidak tampak pula kehadiran sistem aliansi yang melibatkan
aktor pemerintah suatu negara tertentu yang serupa dengan sistem pada masa Perang
Dunia I dan II.
Salah satu penyebab penting kuatnya sistem aliansi pada masa Perang Dunia I dan II
adalah masih belum tegasnya pemberlakuan hukum internasional saat itu. Hukum
internasional, apalagi posisi lembaga pencipta perdamaian seperti Persatuan Bangsa-
Bangsa, belumlah relatif kuat. Pada masa itu, keberadaan peranti penegak hukum
internasional masih relatif lemah terutama dalam memberi sanksi bagi pelanggar upaya
penciptaan perdamaian. Tugas pemerintah negara-negara dan masyarakat di dunia
untuk menjaga perdamaian dunia, yang salah satunya adalah memerangi tindakan para
teroris belum menjadi agenda yang berhasil diserukan oleh lembaga perdamaian pada
masa itu.
Sementara di masa kini, kekuatan hukum internasional semakin jelas terlihat bahkan
turut didukung oleh beberapa kekuatan kerja sama kawasan seperti halnya ASEAN.
Sehari setelah terjadinya aksi serangan terorisme, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun
segera bertindak dengan mengeluarkan Resolusi 1368 (2001), yang berisi seruan
larangan bagi pemerintah negara mana pun untuk melindungi para teroris.
Faktor perbandingan kedua ialah berbedanya upaya menjalankan strategi yang
dilakukan oleh para aktor Perang Dunia I dan II dengan aktor dalam peristiwa 911. Pada
masa Perang Dunia I, terutama pada Perang Dunia II, tujuan strategi para aktor lebih
terarahkan kepada perluasan pengaruh kekuasaan (ekspansi) geografis, seperti yang
diupayakan oleh Jerman.
Sedangkan peristiwa terorisme di AS lebih cenderung mengarah kepada upaya
perluasan teror. Bahkan, pemerintah AS telah beritikad melancarkan tindakan balasan
sapu bersih dan berkelanjutan terhadap aksi terorisme. Dengan demikian,
perkembangan atas reaksi tersebut hingga saat ini mengesankan adanya perimbangan
teror dalam derajat tertentu.
Setahun setelah persistiwa 911 berlalu, ungkapan perang dan damai sebagai dua sisi
berbeda dari satu koin mata uang sepertinya tidak terbantahkan. Hal ini terbutki karena
di tengah kondisi politik dunia yang multipolar bila tidak menyebutnya sebagai unipolar,
yang relatif damai pada masa kini ternyata serangan teroris terhadap suatu negara
adikuasa pun dapat tiba-tiba muncul tak terelakan.
Maka, dengan mengenang peristiwa 911, tampaknya (baca:semoga) kita akan semakin
disadarkan bahwa kondisi damai ataupun perang dapat tercipta bukan karena power
besar yang dimiliki sang aktor melainkan oleh kesanggupan (willingness) untuk
melakukannya. Begitu pun halnya dalam menghadapi aksi teror di daerah-daerah
konflik Tanah Air. Meski pemerintah memegang otoritas tertinggi dalam mengatasi
permasalahan, kesanggupannlah yang lebih penting untuk menghindari pecahnya
perang terbuka
Diterbitkan di KORAN TEMPO, Rabu, 11 September 2002